Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BSLM).
Sekretaris Jendral KSPI, Muhamad Rusdi menyatakan, pemberian BLSM dari pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM hanya akan membuat rakyat miskin bertambah miskin termasuk juga kaum buruh. "Kami serikat buruh menolak tegas pemberian BLSM dan kenaikan BBM dengan alasan apapun. BLSM tidak akan mencukupi kebutuhan rakyat miskin dan tidak sebanding dengan efek kenaikan BBM," katanya di Jakarta, Senin (10/6).
Rusdi menilai alasan pemerintah menaikan harga BBM akibat membengkaknya anggaran subsidi di APBN merupakan omong kosong karena anggaran untuk BLSM berasal dari utang. "Pemerintah telah membohongi rakyat, karena sebenarnya pemerintah telah gagal mengelola keuangan negara terutama dalam mengoptimalkan potensi pajak dan mengambil sikap tegas pada pengemplang pajak dan koruptor yang telah menggerogoti APBN selama ini," cetusnya.
Dia menilai, BLSM Rp 150 ribu per bulan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat miskin yang semakin tinggi akibat naiknya beberapa kebutuhan pokok, seperti melonjaknya harga sembako, harga sayur dan lauk-pauk, ongkos transportasi, dan sewa perumahan.
Rusdi menegaskan, pemberian BLSM menjelang tahun politik 2014 merupakan bentuk politisasi. Hal ini terlihat dari sejumlah caleg sudah berkampanye pada pertengahan 2013 ini.
Menurutnya, BLSM ini akan digunakan beberapa partai politik untuk menyedot simpati masyarakat miskin dan pekerja yang terkena dampak paling banyak dari kenaikan harga BBM ini. Padahal, bentuk bantuan BLSM ini hanya diberikan selama 5 bulan.
"BLSM ini sarat kepentingan politik, kesannya ada pihak-pihak yang sengaha bermain untuk menaikkan elektabilitas dan kepercayaan publik yang sudah luntur terhadap partai," tandasnya.
Dia menegaskan, buruh akan menolak dan melawan kebijakan pemerintah terkait hal ini yang jelas-jelas merugikan pekerja dan masyarakat miskin. Menurutnya, saat ini KSPI sedang menyiapkan aksi besar bersama buruh, mahasiswa, dan masyarakat lain untuk melawan kebijakan BLSM dan rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, KSPI menyarankan pemerintah bisa mulai serius merumuskan sistem kesejahtraan rakyat melalui implementasi Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat melalui BPJS Kesehatan.
"Pemerintah diharapkan juga melakukan penyempurnaan program dengan mengintegrasikan program bantuan sosial ke Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dibutuhkan rakyat secara tersistem dan kontinyu kemanfaatannya, seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan hari tua (pensiun), tunjangan untuk orang cacat. Sebab, bantuan sosial hanya bersifat sesaat setelah itu rakyat kembali sengsara," ungkapnya.
( Kartika Runiasari / CN31 / SMNetwork ) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BSLM).
Sekretaris Jendral KSPI, Muhamad Rusdi menyatakan, pemberian BLSM dari pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM hanya akan membuat rakyat miskin bertambah miskin termasuk juga kaum buruh. "Kami serikat buruh menolak tegas pemberian BLSM dan kenaikan BBM dengan alasan apapun. BLSM tidak akan mencukupi kebutuhan rakyat miskin dan tidak sebanding dengan efek kenaikan BBM," katanya di Jakarta, Senin (10/6).
Rusdi menilai alasan pemerintah menaikan harga BBM akibat membengkaknya anggaran subsidi di APBN merupakan omong kosong karena anggaran untuk BLSM berasal dari utang. "Pemerintah telah membohongi rakyat, karena sebenarnya pemerintah telah gagal mengelola keuangan negara terutama dalam mengoptimalkan potensi pajak dan mengambil sikap tegas pada pengemplang pajak dan koruptor yang telah menggerogoti APBN selama ini," cetusnya.
Dia menilai, BLSM Rp 150 ribu per bulan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat miskin yang semakin tinggi akibat naiknya beberapa kebutuhan pokok, seperti melonjaknya harga sembako, harga sayur dan lauk-pauk, ongkos transportasi, dan sewa perumahan.
Rusdi menegaskan, pemberian BLSM menjelang tahun politik 2014 merupakan bentuk politisasi. Hal ini terlihat dari sejumlah caleg sudah berkampanye pada pertengahan 2013 ini.
Menurutnya, BLSM ini akan digunakan beberapa partai politik untuk menyedot simpati masyarakat miskin dan pekerja yang terkena dampak paling banyak dari kenaikan harga BBM ini. Padahal, bentuk bantuan BLSM ini hanya diberikan selama 5 bulan.
"BLSM ini sarat kepentingan politik, kesannya ada pihak-pihak yang sengaha bermain untuk menaikkan elektabilitas dan kepercayaan publik yang sudah luntur terhadap partai," tandasnya.
Dia menegaskan, buruh akan menolak dan melawan kebijakan pemerintah terkait hal ini yang jelas-jelas merugikan pekerja dan masyarakat miskin. Menurutnya, saat ini KSPI sedang menyiapkan aksi besar bersama buruh, mahasiswa, dan masyarakat lain untuk melawan kebijakan BLSM dan rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, KSPI menyarankan pemerintah bisa mulai serius merumuskan sistem kesejahtraan rakyat melalui implementasi Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat melalui BPJS Kesehatan.
"Pemerintah diharapkan juga melakukan penyempurnaan program dengan mengintegrasikan program bantuan sosial ke Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dibutuhkan rakyat secara tersistem dan kontinyu kemanfaatannya, seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan hari tua (pensiun), tunjangan untuk orang cacat. Sebab, bantuan sosial hanya bersifat sesaat setelah itu rakyat kembali sengsara," ungkapnya.
( Kartika Runiasari / CN31 / SMNetwork )
0 komentar:
Posting Komentar