Masalah- Masalah Yang Timbul Akibat Ledakan Penduduk antara lain:
Di negara yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi akan semakin banyak orang yang
memperebutan lapangan pekerjaan. Diperkirakan harus diciptakan 30 juta
lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya jika setiap orang yang menginjak
usia kerja harus memiliki pekerjaan.- Persaingan untuk mendapat pemukiman
Persaingan
untuk mendapat permukiman yang layak. Persaingan ini terutama terjadi
di daerah perkotaan yang padat, tapi tidak ada perumahan yang memadai.
Dikota seperti ini, ering kita jumpai permukiman kumuh.
- Kesempatan pendidikan
Dengan
makin banyaknya bayi yang lahir setip tahunnya, tentu makin banyaknya
diperlukan fasilitas sekolah dan guru yang memadai. Negara miskin,
mungkin tidak bisa memenuhi fasilitas pendidikan. Sebagai hasilnya,
tidak setiap anak memiliki kesempatan untuk bersekolah dan mendapatkan
pendidikan yang memadai.
- Pengendalian peledakan penduduk
peledakan
penduduk bisa menimbulkan dampak, maka tiap negara memikirkan untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk. setiap negar memiliki kebijakan
sendiri mengenai hal itu, dua diantarannya adalah :
- insentif dan sanksi
Insentif
akan diberikan pada pasangan dengan sedikit anak. Sementara, pasangan
yang memiliki banyak anak akan diberi sanksi. Misalnya harus membayar
pajak lebih besar.
Cina merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan metodeinsentif dan sanksi. Seperti kita ketahui bahwa cina memiliki penduduk yang beser. Tercatat dari hasil sensusu tahun 2000, jumlah penduduknya 1,3 M. Penduduk cina kurang lebih 22 %dari total penduduk dunia. sejak tahun 1979, pemerintah cina mengkampanyekan kebijakan "satu anak tiap pasangan". Setiap pasangan dicina hanya diperbolehkan memiliki satu anak. Jika pasangan memiliki lebih dari satu anak, tanpa, ijin dari pemerintah, dianggap ilegal.
2. pendidikan tentang keluarga berencana
Di beberapa negara pasangan suami-istri diajari beberapa cara untuk mengendalikan jumlah anak. Sebagian contoh, dibangladesh lebih dari 24.000 wanita setiap tahunnya dikirim ke daerah perkotaan untuk diajak dan diberikan penyuluhan tentang keluarga berencana. dengan penyuluhan ini diharapkan mereka bisa mengatur jumlah anak.
Bagaiman di Indonesia ? Di Indonesia, pengendalian laju pertumbuhan penduduk juga dilakukan dengan kampanye program keluarga berencana. program ini mengajarkan kepada pasangan suami istri untuk memiliki hanya dua anak saja. laki-laki atau perempuan sama saja.
Bagai pegawai negeri, pemerintah menerapkan program insetif, yakni tunjangan anak. Sejalan dengan kampanye keluarga berencana, tunjanagan anak bagi pegawai negeri hanya diberikan sampai anak kedua saja. Hal itu diberlakukan dengan tujuan agar pasangan suami istri membatasi jumlah anak.
Cina merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan metodeinsentif dan sanksi. Seperti kita ketahui bahwa cina memiliki penduduk yang beser. Tercatat dari hasil sensusu tahun 2000, jumlah penduduknya 1,3 M. Penduduk cina kurang lebih 22 %dari total penduduk dunia. sejak tahun 1979, pemerintah cina mengkampanyekan kebijakan "satu anak tiap pasangan". Setiap pasangan dicina hanya diperbolehkan memiliki satu anak. Jika pasangan memiliki lebih dari satu anak, tanpa, ijin dari pemerintah, dianggap ilegal.
2. pendidikan tentang keluarga berencana
Di beberapa negara pasangan suami-istri diajari beberapa cara untuk mengendalikan jumlah anak. Sebagian contoh, dibangladesh lebih dari 24.000 wanita setiap tahunnya dikirim ke daerah perkotaan untuk diajak dan diberikan penyuluhan tentang keluarga berencana. dengan penyuluhan ini diharapkan mereka bisa mengatur jumlah anak.
Bagaiman di Indonesia ? Di Indonesia, pengendalian laju pertumbuhan penduduk juga dilakukan dengan kampanye program keluarga berencana. program ini mengajarkan kepada pasangan suami istri untuk memiliki hanya dua anak saja. laki-laki atau perempuan sama saja.
Bagai pegawai negeri, pemerintah menerapkan program insetif, yakni tunjangan anak. Sejalan dengan kampanye keluarga berencana, tunjanagan anak bagi pegawai negeri hanya diberikan sampai anak kedua saja. Hal itu diberlakukan dengan tujuan agar pasangan suami istri membatasi jumlah anak.